KULON PROGO-DINKOPUKM. Pada Rabu (29/12/2021) Dinas Koperasi UKM Kanupaten Kulon Progo melaksanakan pembinaan koperasi ke Koperasi Serba Usaha Komegoro. Koperasi tersebut beralamat di Jl. Kol. Sugiono No. 77, Gadingan, Wates. Pembinaan koperasi tersebut dilakukan karena koperasi KSU Komegoro tidak melaksanakan RAT selama lebih dari 3 (tiga) tahun berturut-turut, maka akan dibubarkan oleh pemerintah sesuai dengan Permenkop 9 tahun 2018 pasal 43 huruf d dan e, yang menyatakan “Koperasi tidak melakukan Rapat Anggota, selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan/atau. Koperasi tidak melakukan kegiatan usaha secara nyata, selama 2 (dua) tahun berturut-turut terhitung sejak tanggal Pengesahan Akta Pendirian Koperasi.

Pembinaan dilakukan oleh Ir. Ambar Utami Renaningsih, MMA selaku Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan, Dewi Yunara Selaku Kasi Lembaga, Nurhadi Rahmanto dan Isnaini Khorirun nisa selaku PPKL.

KSU Komegoro ini sudah lebih dari tiga tahun tidak melaksanakan RAT, peran Dinas Koperasi UKM Kabupaten Kulon Progo yaitu membina. Dalam pembinaan kali ini KSU Komegoro dikategorikan sebagai koperasi pasif dikarenakan semua aktifitasnya baik usaha dan pelaporan sudah tidak berjalan. Langkah Dinas Koperasi UKM yaitu identifikasi permasalahan terhadap KSU Komegoro tersebut. Di KSU Komegoro ditemui langsung oleh Wiyono selaku Ketua. Wiyono menjelaskan bahwa koperasinya memang sudah tidak berjalan lama, banyak pengurus dan pengawas yang sudah berusia lanjut bahkan sudah meninggal.

Selanjutnya dijelaskan bahwa usaha yang dijalankan koperasi dahulu adalah simpan pinjam dan perdagangan minyak tanah. Dinas Koperasi UKM memberikan tawaran pilihan kepada ketua KSU Komegoro apakah akan diperbaiki atau akan bubar. Dalam kesempatan yang sama Wiyono selaku ketua KSU Komegoro menyatakan bahwa koperasi tersebut bisa dibubarkan.

Dinas Koperasi UKM selaku Pembina memahami permintaan dari apa yang telah dikatakan oleh Wiyono selaku Ketua KSU Komegoro dan Dinas Koperasi UKM akan memproses pembubaran pada koperasi tersebut. Sehingga dengan adanya proses tersebut nantinya KSU Komegoro statusnya bisa lebih jelas dan secara administrasi dan data di Dinas Koperasi UKM juga bisa lebih jelas lagi.

Tentunya proses tersebut juga membutuhkan waktu yang tidak sebentar, karena pembubaran koperasi harus sesuai dengan mekanisme yang berlaku, sehingga ketika seluruh data sudah terkumpul baru dikirimkan ke Kemneterian Koperasi Dan UKM RI untuk dilakukan pencabutan dan penghapusan Badan Hukum KSU Komegoro dari Lembaran Negara.

Dengan adanya pembubaran dan penghapusan Badan Hukum, maka Koperasi tersebut otomatis tidak bisa melakukan kegiatan lagi, semua yang terkait dengan administrasi Koperasi akan ditarik kembali, seperti Anggaran Dasar maupun cap (stempel). Hal tersebut dilakukan agar tidak ada penyalahgunaan alat (perangkat) Koperasi yang telah dibubarkan oleh Pemerintah.